Konsep UN Sudah Bagus, Tinggal Eksekusinya Saja...

 JAKARTA, KOMPAS.com - Konvensi Ujian Nasional (UN) yang berlangsung selama dua hari telah menghasilkan 27 poin pemikiran bahwa UN tetap diperlukan ke depannya. Sejumlah peserta menganggap konsep UN yang disusun dalam konvensi tersebut sudah cukup baik, hanya saja mereka meragukan jika eksekusinya akan berjalan dengan sama baiknya.

Rektor Universitas Jambi Aulia Tasman mengungkapkan bahwa Konvensi UN ini sangat baik untuk dapat memperbaiki penyelenggaraan Ujian Nasional yang selama ini masih sering mendapatkan sorotan. Dia juga merasa terpuaskan dengan hasil yang didapat. Namun Tasman mengaku masih khawatir mengenai eksekusi di lapangan.

"Jadi hanya tinggal eksekusi mengenai hal-hal teknis saja, misalnya mengenai pengamanan saat pelaksanaan ujiannya" kata Tasman.

Hal serupa diungkapkan oleh Zulkarnain, Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Banda Aceh. Menurutnya, konvensi ini cukup baik karena mengundang berbagai kalangan untuk duduk bersama membicarakan masalah UN. Masukan-masukan yang telah diberikan, menurutnya juga dapat terakomodir dengan baik.

"Jadi ini saya rasa salah satu langkah awal berskala besar untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan UN," kata Zulkarnain.

Namun sama halnya dengan Tasman, Zulkarnain mengaku khawatir dengan eksekusi pengamanan di lapangan nanti. Dia mengakui masih terjadinya kecurangan dalam UN dan sangat kontra terhadap hal tersebut.

"Kecurangan seperti kebocoran soal itu harus diselidiki, bagaimana bisa bocor, dimana bocornya," katanya.

Konvensi UN dirancang oleh Kemendikbud. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 26 dan 27 September 2013 ini menghadirkan para pegiat pendidikan untuk bersama-sama menentukan format UN yang terbaik pada pelaksanaan UN tahun ajaran ini.

Kemendikbud sudah menggelar Pra- Konvensi UN di tiga kota di Indonesia, yakni Denpasar, Medan, dan Makassar. Ketiga kota itu dipilih dimaksudkan untuk mewakili Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian barat, serta Indonesia bagian timur.

Pra-Konvensi dari masing-masing daerah membawa usulan manajemen UN, terutama tentang persentase nilai kelulusan. Diusulkan juga masalah pencetakan serta distribusi soal UN, apakah akan dipusatkan atau dilaksanakan di masing-masing provinsi.

Dikutip dari : edukasi.kompas.com/read/2013/09/27/1342545/Konsep.UN.Sudah.Bagus.Tinggal.Eksekusinya.Saja.

National Exam (Indonesia)

From Wikipedia, the free encyclopedia

National Exam (Indonesian: Ujian Nasional, commonly abbreviated as UN or UNAS) is a standard evaluation system of primary and secondary education in Indonesia and the equation of quality of education levels among the areas that conducted by the Center for Educational Assessment, Depdiknas in Indonesia based on Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 states that in order to control the quality of education nationwide to be evaluated as a form of accountability of education providers to the parties concerned. Further stated that the evaluations conducted by independent agencies on a regular basis, comprehensively, transparently, and systematically to assess the achievement of national education standards and the monitoring process evaluation should be done continuously. Evaluation of the monitoring process is carried out continuously and continuous in the end will be able to fix the quality of education. Improving the quality of education begins with the determination of the standard. Determination standards continue to rise is expected to encourage increased quality of education, which is the determination of educational standards is the determination of the limit value (cut-off score). Someone said to have passed / competent when it has passed the limit value of the boundary between learners who have mastered certain competencies with learners who have not mastered certain competencies. When that happens on the national exam or school then the boundary value function to separate the students who graduated and did not pass is called the limit of graduation, graduation delimitation activities called standard setting. Benefits of standard setting final exam:

• The limit of graduation each subject in accordance with the demands of minimum competency.
• The same standards for each subject as a minimum standard of competency achievement.
  
  During this national exam graduation delimitation is determined by agreement between the decision makers only. Limit is determined the same grade for each subject. Whereas the characteristics of subjects and skills students are not the same. It was not a consideration of education decision-makers. Not necessarily in a certain education level, each subject has the same standard as a minimum standard of competency achievement. There are subjects that require a high minimum competency achievement, while other subjects did not specify that high. This situation becomes unfair for students, because the required capacity exceeds the maximum capability.
  

  Standard strategy

  Preparation of standard setting begins with the determination of the approach used in setting standards. There are three kinds of approaches that can be used as a reference, namely:
  
• Determination of standard based on the general impression of the test.
• Determination of standard based on the contents of each test item.
• The determination of standards based on test scores.

At the end of each learning activity is concluded and accounting standard setting based on three approaches to determining the limits of graduation.